HUKUM TATA NEGARA

Kata Pengantar

Setelah kami ditugaskan untuk membina Mata Kuliah Hukum Tata Negara di

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, maka kami menyusun

Buku Hukum Tata Negara ini sebagai salah satu acuan bagi para mahasiswa dalam

mempelajari Hukum Tata Negara .

Buku-buku Hukum Tata Negara sudah cukup banyak beredar dalam masyarakat,

namun setelah Reformasi Tahun 1998 dan terjadinya peubahan pertama sampai

perubahan keempat terhadap UUD 1945, maka Hukum Tata Negara mengalami

perubahan pula yaitu terbentuknya Lembaga-Lembaga Baru berikut fungsi dan

wewenangnya menurut UUD 1945.

Atas dasar itulah kami menyusun buku ini, walaupun buku ini bukan satu-satunya

pegangan dalam kuliah-kuliah yang kami berikan kepada mahasiswa.

Kami sadari bahwa buku ini belum sempurna baik isinya maupun teknik

penulisannya, untuk itu kritik dan sumbang saran sangat diperlukan guna perbaikan

kemudian.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai dalam menjalankan tugas dan kewajiban

kita semua. Amin.

Bandung, September 2007

Penyusun

ii

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I : PENGERTIAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN 1

1. Pendahluan 1

2. Terjadinya Negara 2

3. Teori-Teori Terjadinya Negara 2

4. Pengertian Negara Dan Istilah 3

5. Unsur-Unsur Negara 5

6. Tujuan Negara 7

7 .Bentuk-Bentuk Negara 9

BAB II : HUKUM TATA NEGARA/ STAAT RECHT 12

1. Pengertian dan Istilah 12

2. Definisi Hukum Tata Negara 13

3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-Ilmu Lainnya 15

4. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara 20

5. Sumber-Sumber Hukum Tata Negara 24

BAB III : ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA 29

1. Pengertian 29

2. Asas-Asas Hukum Tata Negara 29

iii

BAB IV : SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA 39

1. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 45 39

2. Lembaga-Lembaga Independen 48

BAB V : HAK-HAK ASASI MANUSIA 55

1. Pendahuluan 55

2. Sejarah Perkembangan 56

BAB VI : DEMOKRASI 63

BAB VII : PEMILIHAN UMUM 69

1. Pendahuluan 69

2. Sistem Pemilihan Pemilihan Umum 70

BAB VIII : SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA 82

1. Periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 80

2. Periode Konstitusi RIS 27 Desember 1945 s.d. 17 Agustus 1950 81

3. Periode 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959 85

4. Periode 17 Juli 1959 s.d. 1966 87

5. Periode Orde Baru 89

6. Periode Reformasi Tahun 1998 s.d. sekarang 89

DAFTAR PUSTAKA 91

iv

v

iii

1

BAB I

PENGERTIAN NEGARA DAN PEMERINTAHAN

1. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup selalu bersama-sama dalam satu

kelompok untuk mempertahankan hidupnya.

Kelompok manusia itu awalnya hidup dari perburuhan, sehingga selalu

berpindah-pindah tempat. Kemudian perkembangan peradaban, mereka mulai

hidup menetap pada suatu daerah tertentu dengan bercocok tanam dan beternak

dan dipimpin oleh seseorang atau sekelompok orang.

Kepada pemimpin kelompok diberi kekuasaan-kekuasaan tertentu dan anggotaanggota

kelompok diharuskan mentaati aturan-aturan perintah pimpinannya,

maka dalam kelompok itu telah terdapat suatu kekuasaan/ pemerintahan yang

sangat sederhana.

Anggota-anggota kelompok mengakui serta mendukung tata hidup dan peraturanperaturan

yang ditetapkan oleh pemimpin mereka.

Tata hidup dan peraturan-peraturan hidup mulanya tidak tertulis dan hanya

merupakan adat kebiasaan saja. Kemudian peraturan-peraturan hidup itu dibuat

secara permanen dalam bentuk tanda-tanda tertentu yang kemudian dibuat secara

tertulis..

Jumlah mereka makin banyak, kepentingan-kepentingan dalam kelompok makin

luas dan kompleks, kesulitan dan bahaya-bahaya dari dalam maupun dari luar

2

muncul, maka diperlukan adanya suatu organisasi yang lebih teratur dan lebih

berkekuasaan.

Suatu organisasi sangat diperlukan untuk melaksanakan dan mempertahankan

peraturan-peraturan hidup agar berjalan dengan tertib.

Organisasi yang dibentuk dan memiliki kekuasaan itulah yang dinamakan Negara.

2. Terjadinya Negara

Timbulnya Negara dapat disebabkan :

1. Pemberontakan terhadap Negara lain yang menjajahnya, misalnya Amerika

Serikat terhadap Inggris tahun 1876-1883.

2. Peleburan (Fusi) antara Negara menjadi satu Negara, misalnya Jerman

Bersatu tahun 1871.

3. Diduduki/ dikuasai suatu daerah yang kosong tidak ada rakyat, misalnya

Liberia.

4. Menyatakan diri sebagai suatu Negara atau melepaskan diri dari penjajah,

misalnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945.

5. Secara damai adanya peretujuan dari Negara yang menguasainya dengan

perjanjian penyerahan kedaulatan.

6. Secara kekerasan/ Revolusi.

3. Teori-Teori Terjadinya Negara.

1. Teori Kenyataan, timbulnya Negara merupakan suatu kenyataan apabila

menuruti unsur-unsur Negara/ wilayah, rakyat, dan pemerintahan.

3

2. Teori Ketuhanan, disamping suatu kenyataan, karena berkat dari Tuhan yaitu

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, “By The Grace of God”.

3. Teori Perjanjian, karena adanya perjanjian masyarakat/ contract sosial,

perjanjian diadakan untuk terjaminnya kepentingan bersama, agar orang yang

satu tidak menjadi binatang buas terhadap yang lain (Homo Homoni Lupus

Thoneos Hobbes).

4. Teori Penaklukan, Negara itu timbul karena serombongan manusia menaklukan

daerah lain, agar daerah itu tetap dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi

yang berupa Negara.

4. Pengertian Negara dan Istilah

Istilah Ilmu Negara :

a. Stratsleer, staats = Negara, leer = Ilmu ( Belanda)

b. Staatslehre (Jerman)

c. Theory of State, The General Thoery of State ( Inggris)

d. Theorie d’etat ( Perancis )

Definisi Negara :

1. Arestoteles : Negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna

memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.

2. Jean Bodin : Negara adalah suatu perkumpulan daripada keluarga-keluarga

dengans segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang

berdaulat,.

4

3. Hugo de Groot : Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orangorang

yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.

4. Hans Kelsen : Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan

tata paksa.

5. Kranen Burg : Negara adalah suatu sistem dari tugas-tugas umum dan

organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha Negara untuk mencapai

tujuannya, yang juga menjadi tujuan rakyat/ masyarakat, maka harus ada

pemerintah yang berdaulat.

6. J.H.A. Logemann : Negara adalah suatu organisasi kekuasaan/ kewibawaan.

7. R. Djoko Sutono : Negara adalah suatu organisasi manusia yang berada di

bawah suatu pemerintah yang sama.

8. G. Pringgodigdo : Negara adalah suatu organisasi kekuasaan/ organisasi

kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu yaitu,

pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu, rakyat yang hidup dengan teratur

sehingga merupakan suatu bangsa.

9. Sri Sumantri : Negara adalah organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam

setiap organisasi yang bernama Negara kita jumpai adanya organ atau alat

perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan

kehendaknya kepada siapapun juga bertempat tinggal didalam wilayah

kekuasaannya.

5

5. Unsur-Unsur Negara

Suatu Negara harus memenuhi syarat-syarat :

a. Ada Wilayahnya

b. Ada Rakyatnya

c. Ada Pemerintahnnya

d. Ada Tujuannya ( Moch. Yamin)

e. Ada Pengakuan

a.d.1. Wilayah Negara

a. Wilayah Darat

Wilayah darat suatu Negara dibatasi oleh wilayah darat dan/ atau

wilayah laut/ pengairan Negara lain yang ditentukan dalam suatu

perjanjian Internasional yang biasanya berupa :

1. Batas Buatan : pagar tembok/ kawat berduri dan tiang tombak

2. Batas Alam : sungai, danau, pegunungan dan lembah.

3. Batas Pasti : garis lintang atau bujur pada peta bumi.

b. Wilayah Laut ( perairan )

Wilayah lautan suatu Negara atau perairan teritorial dari suatu Negara

pada umumnya 3 mil laut (5.555 km ) dihitung dari pantai ketika air

surut.

Laut di luar perairan teritorial itu disebut laut bebas ( Mare Liberum ).

Laut bebas artinya setiap orang dapat melakukan segala sesuatu di laut

bebas.

6

Awalnya batas laut hanya satu mil sesuai dengan jarak tembak

meriam, kemudian berubah menjadi tiga mil.

Indonesia yang berbatasan laut dengan Negara lain dan kurang dari 12

mil, maka batas wilayah adalah ½ ( setengahnya ).

c. Wilayah Udara

Udara yang berada di atas wilayah darat dan laut teritorial suatu

Negara termasuk wilayah Negara, ketinggiannya tidak ada batasnya

asal dapat dipertahankan.

Dalam masa damai pada umumnya udara boleh dilalui oleh pesawatpesawat

dari Negara lain, kecuali oleh pemerintah dari suatu Negara

ditentukan lain.

Dengan kemajuan teknologi sekarang ini wilayah udara suatu Negara

tertentu sulit untuk dipertahankan kecuali Negara Amerika Serikat dan

Rusia.

a.d.2 Rakyat

Rakyat suatu Negara adalah semua orang yang berada di wilayah Negara

itu dan tunduk pada kekuasaan Negara tersebut.

Awalnya yang menjadi dasar menjadi rakyat dari pada suatu Negara

adalah Asas Keturunan ( Ius Sanguinis ), yaitu satu keturunan, satu nenek

moyang atau suatu pertalian darah.

7

Kemudian jarak antar Negara mekin dekat, dan terjadi perbauran tidak

dapat dihindarkan dan bertempat tingga, maka asas tempat tingga/ tempat

kelahiran atau IUS SOLI..

a.d.3 Pemerintahan

ada pemerintahan yang berdaulat kedalam dan keluar ada pemerintah

sebagai alat/ organ yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintah.

6. Tujuan Negara

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan manusia/ masyarakat dan merupakan

sarana untuk tercapainya tujuan bersama.

Beberapa pandangan tentang tujuan Negara :

1. Plato : Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia sebagai

individu dan sebagai makhluk sosial.

2. Machiaveli dan Shang Yang :

Negara bertujan untuk memperluas kekuasaan semata-mata, tujuan Negara

didirikan adalah untuk menjadikan Negara itu besar dan jaya.

Untuk mencapai kejayaan Negara, maka rakyat harus berkorban, kepentingan

orang perorangan harus diletakkan di bawah kepentingan bengsa dan Negara,

Negara Diktator.

Kalau ingin Negara kuat dan jaya, maka rakyat harus lunakkan dan sebaliknya

jika orang menghendaki rakyat menjadi kuat dan kaya, maka Negara itu

menjadi lemah.

8

3. Ajaran Teokrasi ( Kedaulatan Tuhan ) Thomas Aquino, Agustinus, Tujuan

negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram,

dibawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya

berdasarkan Kehendak Tuhan.

4. Ajaran Polisi ( Emmanuel Kank )

Negara bertujuan mengatur keamanan dan ketertiban dalam Negara yang

paling utama.

5. Ajaran Negara Hukum ( Krabbe )

Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum.

Segala kekuasaan dan alat-alat Negara dalam menjalankan tugasnya harus

berdasarkan hukum, semua orang tanpa kecuakli harus tunduk dan taat pada

hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam Negara (Rule of Law).

6. Negara Kesejahteraan (Welfare State = Soscial Service State)

Tujuan Negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum.

Negara sebagai alat untuk tercapinya tujuan bersama yaitu kemakmuran,

kebahagian dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Disamping itu bermacam-macam tujuan Negara ytiu :

1. Untuk memperluas kekuasaan.

2. Untuk tercapainya kejayaan (seperti Kerajaan Sriwidjaya dan

KerajaanMajapahit)

Tujuan Negara Republik Indonesia

Dalam Pembukaan UUD 1945

9

“Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

dan ikut melaksnakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial,”

7. Bentuk-Bentuk Negara

Bentuk-bentuk negara yang populer adalah :

1. Negara Kesatuan ( Unitarisme )

Negara kesatuan adalah Negara yang merdeka dan berdaulat.

Dalam Negara kesatuan pemerintahan yang berkuasa hanya satu yaitu

pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah.

Negara kesatuan dapat berbentuk :

1. Negara kesatuan dengan sistem pemerintahan Sentralistis.

2. Negara kesatuan dengan sistem pemerintahan Desentralisasi.

2. Negara Serikat/ Federasi

Negara serikat adalah suatu Negara yang merupakan gabungan dari beberapa

Negara yang menjadi Negara-negara bagian dari Negara serikat.

Negara-negara bagian itu adalah Negara merdeka, berdaulat dan berdiri

sendiri melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada

Negara serikat, sehingga ada pembagian kekuasaan antara Negara bagian

dengan Negara serikat, kekuasaan asli ada pada Negara bagian.

10

3. Negara Dominion

Negara seperti itu terdapat dalam lingkungan kerajaan Inggris, Negara

Dominion tadinya daerah jajahan Inggris yang telah merdeka kemudian

mengakui Raja Inggris sebagai rajanya sebagai lambang persatuan merdeka.

Negara-negara Dominion bergabung bersama dalam “ The British Common

Welth of Nations”. Negara-negara persemakmuran, misal Kanada, Australia,

Selandia Baru, Afrika Selatan, India dan Malaysia.

4. Negara Protektorat

Negara Protektorat adalah Negara dibawah lindungan dari Negara lain,

biasanya hubungan luar negeri dan pertahanan keamanan diserahkan kepada

Negara pelindung.

Negara Protektorat dibedakan :

a. Negara Protektorat Kolonial, sebagian besar kekuasannya ada pada

Negara pelindung , Negara ini bukan merupakan subyek hukum

Internsional.

b. Protektorat Internasional, Negara ini sudah merupakan subyek hukum

Internasional

5. Negara UNI

Negara ini adalah dua Negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat

mempunyai kepala Negara yang sama.

Ada beberapa macam Negara UNI :

11

a. Uni Riil, yaitu apabila Negara-negara mempunyai alat perlengkapan

bersama yang mengurus kepentingan bersama, misalnya Austria dan

Hongaria Tahun 1918.

b. Uni Personil yaitu apabila Negara-negara mempunyai kepala Negara yang

sama, misal Belanda dan Lesenburg Tahun 1890.

c. Hasil Konfrensi Meja Bundar 1944 yang menghasilkan Negara Indonesia

dan Belanda, bukan Negara Uni, karena tidak mempunyai kepala Negara

dan alat perlengkapan Negara yang sama.

BAB II

HUKUM TATA NEGARA/ STAAT RECHT

1. Pengertian dan Istilah

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi

kekuasaan suatu Negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi

Negara tersebut.

Sehubungan dengan itu dalam lingkungan Hukum Ketatanegaraan dikenal berbagai

istilah yaitu :

1. State Law dimana yang diutamakan adalah Hukum Negara

2. State Recht ( Belanda ) dimana State Recht dibedakan antara :

a. Arti luas Staat Recht in Ruinenzin

b. Arti sempit Staat Recht in Engeezin

3. Constitutional Law (Inggris) dimana hukum Tata Negara lebih menitikberatkan

pada konstitusi atau hukum konstitusi

4. Droit Constitutional dan Droit Adminitrative (Perancis), dimana titik tolaknya

adalah untuk membedakan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum

Aministrasi Negara.

5. Verfassnugrecht dan Vervaltingrecht ( Jerman ) yang sama dengan di Perancis.

6. Bagi Indonesia tentunya mempunyai hubungan dengan Hukum Tata Negara

Belanda dengan istilah State Recht atau Hukum Negara/ Hukum Tata Negara.

2. Definisi Hukum Tata Negara

1. Van Vallenhoven : Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum

atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masingmasing

itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan

badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan

masyarakat hukum itu serta menentukan sususnan dan wewenang badan-badan

tersebut.

2. Scholten : Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada

Negara

3. Van der Pot : Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan

badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya

dengan yang lainnya dan hubungannya dengan individu-individu.

4. Longemann : Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasiorganisasi

Negara.

5. Apeldoorn : Hukum Negara dalam arti sempit menunjukkan organisasi-organisasi

yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya., Hukum

Negara dalama arti luas meliputi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi

Negara.

6. Wade and Philips : Hukum Tata Negara mengatur alat-alat perlengkapan Negara,

tugas, dan hubungannya antar perlengkapan Negara itu

7. Paton : Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai alat-alat, tugas dan

wewenang alat-alat perlengkapan Negara.

8. R. Kranenburg : Hukum Tata Negara meliputi hukum mengenai susunan hukum

dari Negara- terdapat dalam UUD.

9. UTRECHT : Hukum Tata Negara mempelajari kewajiban sosial dan kekuasaan

pejabat-pejabat Negara.

10. Longemann, Prof., Dr., J.H.A.

Hukum Tata Negara yang dipelajari adalah :

1. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam suatu Negara.

2. Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu

3. Bagaimana caranya melengkapi jabatan-jabatan itu

4. Apa tugas jabatan itu

5. Apa yang menjadi wewenangnya

6. Bagaimana hubungan kekuasaan antara para pejabat

7. Didalam batas-batas apa organisasi Negara menjalankan tugasnya.

11. J.R. Stellinga :

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajibankeawajiban

alat-alat perlengkapan Negara, mengatur hak, dan kewajiban warga

Negara.

12. L.J. Apeldorn

Pengertian Negara mempunyai beberapa arti :

1. Negara dalam arti penguasa, yaitu adanya orang-orang yang memegang

kekuasaan dalam persekutuan rakyat yang mendiami suatu daerah.

2. Negara dalam arti persekutuan rakyat yaitu adanya suatu bangsa yang hidup

dalam satu daerah, dibawah kekuasaan menurut kaidah-kaidah hukum

3. Negara dalam arti wilayat tertentu yaitu adanya suatu daerah tempat

berdiamnya suatu bangsa dibawa kekuasaan.

4. Negara dalam arti Kas atau Fikus yaitu adanya harta kekayaan yang dipegang

oleh penguasa untuk kepentingan umum.

3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-Ilmu lainnya

1. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Negara

Keduanya mempunyai hubungan yang sangat dekat

Ilmu Negara mempelajari :

- Negara dalam pengertian abstrak artinya tidak terikat waktu dan tempat.

- Ilmu Negara mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai Negara

serta hakekat Negara,

Sedangkan Hukum Tata Negara mempelajari :

- Negara dalam keadaan konkrit artinya Negara yang sudah terikat waktu dan

tempat.

- Hukum Tata Negara mempelajari Hukum Positif yang berlaku dalam suatu

Negara.

- Hukum Tata Negara mempelajari Negara dari segi struktur.

Dengan demikian hubungan antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara

adalah Ilmu Negara adalah dasar dalam penyelenggaraan praktek ketatanegaraan

yang diatur dalam Hukum Tata Negara lebih lanjut dengan kata lain Ilmu Negara

yang mempelajari konsep, teori tentang Negara merupakan dasar dalam

mempelajari Hukum Tata Negara.

2. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Politik.

Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur

organisasi kekuasaan Negara, sedangkan Ilmu Politik mempelajari kekuasaan

dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut.

Setiap produk Undang-Undang merupakan hasil dari proses politik atau

keputusan politik karena setiap Undang-Undang pada hakekatnya disusun dan

dibentuk oleh Lembaga-Lembaga politik, sedangkan Hukum Tata Negara melihat

Undang-Undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan

Negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah

ditetapkan oleh Hukum Tata Negara.

Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan manusia-manusia Hukum Tata Negara

sebaliknya Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari perilaku politik/

kekuasaan.

Menurut Barrents, Hukum Tata Negara ibarat sebagai kerangka manusia,

sedangkan Ilmu Politik diibaratkan sebagai daging yang membalut kerangka

tersebut.

3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara

Hubungan Administrasi Negara.

Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara dalam

arti luas, sedangkan dalam arti sempit Hukum Administrasi Negara adalah sisanya

setelah dikurangi oleh Hukum Tata Negara.

Pemisahan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum administrasi Negara

terdapat dua golongan pemdapat, yaitu :

A. Golongan yang berpendapat ada perbedaan yuridis prinsip adalah :

1. Oppen Heim ( Belanda )

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan hukum yang membentuk

alat-alat perlengkapan Negara dan memberikan kepadanya wewenang dan

membagi-bagikan tugas pemerintahan dari tingkat tinggi sampai tingkat

rendahan.

Jadi yang menjadi pokok bahasan dari Hukum Tata Negara adalah Negara

dalam keadaan diam ( staat in rust ).

Sedangkan Hukum Tata Pemerintahan adalah peraturan-peraturan hukum

mengenai Negara dalam bergerak ( Staats in beweging ), yang merupakan

aturan-aturan pelaksanaan tugas dari alat-alat perlengkapan Negara yang

telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara.

2. Van Vollen Hoven

Pada tahun 1933 memberikan pendapatnya adalah bahwa badan-badan

pemerintah tanpa peraturan-peraturan Hukum Tata Negara akan lumpuh,

karena badan-badan itu tidak mempunyai kekuasaan apa-apa.

Alat-alat perlengkapan Negara tanpa Hukum Tata Pemerintahan adalah

bebas sama sekali. Kemudian Van Vollen Hoven mengubah pendapatnya

yaitu bahwa Hukum Tata Pemerintahan adalah semua peraturan hukum

setelah dikurangi Hukum Tata Negara materiil, hukum pidana, dan hukum

perdata yang didalam sejarah hukum disatukan.

3. Romeyn berpendapat :

Hukum Tata Negara menyinggung dasar-dasar dari Negara, sedangkan

Hukum Tata Pemerintahan mengenai pelaksanaan teknis.

Jadi Hukum Tata Pemerintahan adalah hukum yang melaksanakan apa

yang telah ditentukan oleh Hukum Tata Negara.

4. Donner mengatakan :

Hukum Tata Negara menetapkan tugfas dan wewenang Hukum Tata

Pemerintahan melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh Hukum Tata

Negara.

5. Logemann mengatakan :

Hukum Tata Negara merupakan suatu pelajaran tentang kompetensi.

Hukum Tata Pemerintahan merupakan suatu pelajaran tentang

perhubungan-perhubungan hukum istimewa dari alat-alat perlengkapan

Negara.

Hukum Tata Negara mempelajari :

a. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu Negara

b. Siapa yang mengadakan jabatan itu

c. Cara bagaimana jabatan-jabatan itu ditempati oleh pejabat

d. Fungsi/ lapangan kerja jabatan-jabatan itu

e. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu

f. Hubungan antara masing-masing jabata itu

g. Dalam batas-batas mana alat-alat kenegaraan dapat melaksanakan

tugasnya.

Hukum Tata Pemerintahan mempelajari sifat, bentuk, dan akibat hukum yang

timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat

dalam melaksanakan tugasnya.

B. Golongan yang berpendapat tidak ada perbedaan prinsip

1. Kranenburg mengatakan :

Tidak ada perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Tata

Pemerintahan, kalau ada perbedaan hanya pada praktek, perbedaan itu

hanya karena untuk mencapai kemanfaatan saja.

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang mengandung

struktur umum dari suatu pemerintahan negara misalnya Undang-Undang

Dasar, Undang-Undang organisk, Desentralisasi, otonomi dan lainlainnya.

Hukum Tata Pemerintahan yaitu peraturan-peraturan yang bersifat khusus

misalnya tentang kepegawaian, wajib militer, perumahan dan lingkungan

dan lain-lain.

2. Prins mengatakan :

Hukum Tata Negara mempelajari yang fundamental yang merupakan

dasar-dasar dari Negara dan menyangkut langsung tiap-tiap warga Negara.

Hukum Tata Pemerintahan menitikberatkan kepada hal-hal yang teknis

saja, yang selama ini kita tidak berkepentingan dan hanya penting bagi

para spesialis saja.

Contoh : pertanyaan yang menyangkut susunan dan kekuasaan

parlemenatau pertanyaan bagi rakyat untuk melakukan hak-hak asasi

manusia termasuk dalam hukum tata Negara, sedangkan pertanyaan yang

menyangkut besarnya pajak seseorang pada tahun yang lampau dan tahun

yang sedang berjalan termasuk dalam hukum tata pemerintahan.

Jadi tidak ada garis batas yang tajam atara Hukum Tata Negara dengan

Hukum Tata Pemerintahan, sebab hal-hal yang sekarang dianggap teknis

dapat berubah menjadi fundamental dikemudian hari.

3. Prajudi Atmosudirdjo berpendapat :

Tidak ada perbedaan-perbedaan yuridis prinsipil antara Hukum Tata

Negara dengan Hukum Tata Pemerintahan.

Perbedaan hanya terletak pada pembahasan.

Hukum Tata Negara menitikberatkan pada konstitusi sedangkan Hukum

Tata Pemerintahan menitikberatkan pada Administrasi Negara.

Dengan demikian Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan

merupakan dua ilmu hukum yang dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat

dipisahkan. Batasan antara keduanya kabur/ remang-remang tidak ada

batasan yang tajam.

4. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Persoalan/ masalah yang dibahas oleh Hukum Tata Negara.

1. Struktur Umum dari Negara sebagai organisasi adalah :

1. Bentuk Negara ( Kesatuan atau Federasi )

2. Bentuk Pemerintahan ( Kerajaan atau Republik )

3. Sistem Pemerintahan ( Presidentil, Parlementer, Monarki absolute)

4. Corak Pemerintahan ( Diktator Praktis, Nasionalis, Liberal, Demokrasi)

5. Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara ( Desentralisasi, meliputi jumlah,

dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah)

6. Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana ( peradilan, pemerintahan,

perundangan)

7. Wilayah Negara ( darat, laut, udara)

8. Hubungan antara rakyat dengan Negara ( abdi Negara, hak dan kewajiban

rakyat sebagai perorangan/ golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan

menjamin hak dan sebagainya)

9. Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan ( hak politik, sistem

perwakilan, Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian/ penyampaian

pendapat secara tertulis dan lisan)

10. Dasar Negara ( arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah

hukum, hubungan Pncasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial,

ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat.

11. Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara ( Lagu Kebangsaan, Bahsa Nasional,

Lambang, Bendera dan sebagainya )

2. Badan-badan Ketatanegaraan yang mempunyai kedudukan dalam

organisasi Negara ( MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA,MK,KY) yaitu

menyangkut masalah :

1. Cara pemnetukannya ( Pengangkatan, Pemilihan)

2. Susunan masing-masing badan ( Jumlahjenis anggota dan pembagian tugas )

3. Tugas dan wewenang masing-masing badan

4. Cara kerjanya masing-masing badan.

5. Perhubungan kekuasaan antara badan

6. Masa Jabatan

7. Badan-badan lain

3. Pengaturan Kehidupan Politik Rakyat

1. Jenis, penggolongan dan jumlah partai politik didalam Negara dan ketentuan

hukum yang mengaturnya.

2. Hubungan antara kekuatan-kekuatan politik dengan badan-badan

ketatanegaraan.

3. Kekuatan politik dan pemilihan umum

4. Arti dan kedudukan golongan kepentingan

5. Arti kedudukan dan peranan golongan penekan.

6. Pencerminan pendapat ( perbedaan pendapat dalam masyarakat, ajaran politik,

perbedaan pendapat didalam badan-badan ketatanegaraan)

7. Cara kerjasama antara kekuatan-kekuatan politik ( koalisi, oposisis, kerjasama

atas dasar kerukunan).

4. Sejarah perkembangan ketatanegaraan sebagai latar belakang dari keadaan

yang berlaku dan hubungannya dengan suatu tingkat dengan keadaan yang

berlaku, seperti :

1. Masa Penjajahan Belanda

Hubungan Indonesia dengan Negeri Belanda, susunan organisasi Hindia

Belanda, sistem sosial yang berlaku pada zaman Hindia Belanda.

2. Masa penjajahan Jepang : Indonesia pada pendudukan tentara Jepang, susunan

organisasi kekuasaan Jepang, hubungan antara penduduk dengan organisasi

kekuasaan Jepang, sistem sosisla dimasa pendudukan Jepang.

3. Masa 17 Agustus 945 sampai dengan 27 Desember 1949

Arti Proklamasi Kemerdekaan 17-8-1945 seperti Revolusi Indonesia, struktur

ketatanegaraan menurut UUD 45, pelaksanaan UUD 45 sampai dengan 27

Desember 1949, struktur sosial masyarakat dan kekuatan-kekuatan

pendukung, sistem kepartaian dan sistem pemerintahan yang berlaku.

Hubungan Indonesia Belanda dan Negara-negara lain, pemerintahan darurat

(pemerintahan geriliya dan campur tangan PBB, KMB).

4. Masa 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950

- Struktur ketatanegaraan menurut konstitusi RIS

- Pelaksanaan hasil KMB, jaminan golongan kecil, wilayah sengketa Irian

Barat, Perubahan Konstitusi RIS menjadi Negara Kesatuan

5. Masa 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959

Struktur ketatanegaraan menurut UUDS 50

Sistem Pemerintahan menurut UUDS 50

Kehidupan politik yang berlaku

Konstituante dan pekerjaannya, Pemberontakan DI, PRRI Permesta dan

Gagasan Demokrasi Terpimpin.

6. Masa 5 Juli 1959 sampai dengan masa Orde Baru

Pegertian Dekrit

7. Masa Pemerintahan Soeharto ( Orde Baru, 1966-1998)

8. Masa Reformasi 1998 hingga sekarang

Arti Demokrasi

29

BAB III

ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA

1. Pengertian

Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan asas adalah dasar,

pedoman, atau sesuatu yang menjadi pokok dasar.

Asas-asas dalam Hukum Tata Negara dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar

yang merupakan hukumpositif dan mengatur mengenai asas-asas dan pengertianpengertian

dalam penyelenggaraan Negara.

2. Asas-Asas Hukum Tata Negara

1. Asas Pancasila

Bangsa Indonesia telah menetapkan falsafah/asas dasar Negara adalah

Pancasila yang artinya setiap tindakan/perbuatan baik tindakan pemerintah

maupun perbuatan rakyat harus sesuai dengan ajaran Pancasila.

Dalam bidang hukum Pancasila merupakan sumber hukum materiil, sehingga

setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan

sila-sila yang terkandung dalam Pancasila.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan Konstitusional daripada

Negara Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung empat pokok-pokok

pikiran yang merupakan cita-cita hukum Bangsa Indonesia yang mendasari

hukum dasar Negara baik hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis.

30

Pokok-pokok pikiran yang merupakan pandangan hidup bangsa adalah :

1. Pokok Pikiran Pertama “ Negara “

“Negara menlindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dari penjelasan di atas menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia

adalah Negara Kesatuan yang melindungi Bangsa Indonesia serta

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan dmikian Negara mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah

yang menimbulkan perpecahan dalam Negara, dan sebaliknya Negara,

pemerintah serta setiap warga Negara wajib mengutamakan kepentingan

Negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan.

2. Pokok pikiran kedua adalah :

“ Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”.

Istilah Keadilan Sosial merupakan masalah yang selalu dibicarakan dan

tidak pernah selesai, namun dalam bernegara semua manusia Indonesia

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang terutama

yang menyangkut hukum positif.

Penciptaan keadilan sosial pada dasarnya bukan semata-mata tanggung

jawab Negara akan tetapi juga masyarakat, kelompok masyarakat bahkan

perseorangan.

31

3. Pokok pikiran ketiga adalah :

“ Negara yang berkedaulatan rakyat “

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam Negara Indonesia yang

berdaulat adalah rakyat atau Kedaultan ada ditangan rakyat.

Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat ini melallui musyawarah oleh

wakil-wakil rakyat.

4. Pokok pikiran keempat

“ Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang adil dan beradab”.

Negara menjamin adanya kebebasan beragama dan tetap memelihara

kemanusian yang adail dan beradab.

2. Asas Negara Hukum

Setelah UUD 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3

bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara hukum dimana sebelumnya hanya

tersirat dan diatur dalam penjelasan UUD 1945”.

Atas ketentuan yang tegas di atas maka setiap sikap kebijakan dan tindakan

perbuatan alat Negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai

dengan aturan hukum. Dengan demikian semua pejabat/ alat-alat Negara tidak

akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya.

Dalam Negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam

penyelenggaraan Negara dengan kata lain yang memimpin dalam

penyelenggaraan Negara adalah hukum, hal ini sesuai dengan prinsip “ The

Rule of Law and not of Man”.

32

Istilah Negara hukum merupakan terjemahan dari Rechtstaat yang popular di

eropa Kontinental pada abad XIX yang bertujuan untuk menentang suatu

pemerintahan Absolutisme.

Sifat dari Rechtstaat sesuai dengan .......... dari Eropa Kontinental adalah

sistem Kodifikasi yang berarti semua peraturan hukum harus disusun dalm

satu buku sesuai dengan jenisnya, sehingga karakteristik daripada Rechtstaat

adalah bersifat administratif.

Unsur-unsur / ciri-ciri khas daripada suatu Negara hukum atau Rechstaat

adalah :

1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial,

kultur dan pendidikan.

2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh

suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.

3. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

4. Adanya Undang-Undang Dasaer yang memuat ketentuan tertulis tentang

hubungan antara penguasa dengan rakyat.

5. Adanya pembagian kekauasaan Negara.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa Rechstaat adalah pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip

kebebasan dan persamaan.

33

Adanya Undang-Undang Dasar akan menjamin terhadap asas kebebasan dan

persamaan. Dengan adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari

penumpukkan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada

penyalahgunaan kekuasaan terhadap kebebasan dan persamaan.

Disamping konsep Rechstaat dikenal pula konsep The Rule of Law yang

sudah ada sebelum konsep Rechstaat.. Rule of Law berkembang di Negara

Anglo Saxon yang bertumpu pada sistem hukum Common law dan bersifat

yudicial yaitu keputusan-keputusan/ yurisprudensi.

Menurut Soerjono Soekanto, istilah Rule of Law paling sedikit dapat ditinjau

dalam dua arti yaitu :

1. Arti formil, dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang teroganisir

yang berarti setiap tindakan/perbuatan atau kaidah-kaidah

didasarkan pada khirarki perintah dari yang lebih tinggi.

Unsur-unsur Rule of Law dalam arti formil meliputi :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

2. Adanya pemisahan kekuasaan.

3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan

perundang-undangan.

4. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

34

2. Rule of Law dalam arti materiil atau idiologis mencakup ukuranukuran

tentang hukum yang baik atau yang tidak yang antara lain

mencakup :

1. Kesadaran ketaatan warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum

yang ditetapkan oleh yang berwenang.

2. Bahwa kaidah-kaidah tersebut harus selaras dengan hak-hak asasi

manusia.

3. Negara berkewajiban menjamin tercapainya suatu keadilan sosial dan

kebebasan, kemerdekaan, penghargaan yang wajar terhadap martabat

manusia..

4. Adanya tata cara yang jelas dalam proses untuk mendapatkan keadilan

terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.

5. Adanya peradilan yang bebas dan merdeka dari kekuasaan dan

kekuatan apapun juga.

3. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

Pengertian :

Kedaulatan artinya kekuasaan atau kewenangan yang tertinggi dalam suatu

wilayah. Kedaulatan ratkyat artinya kekuasaan itu ada ditangan rakyat,

sehingga dalam pemerintah melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan

keinginan rakyat. J.J. Rousseaw mengatakan bahwa pemberian kekuasaan

kepada pemerintah melalui suatu perjanjian masyarakat (sosial contract) dan

35

apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan

keinginan rakyat, maka pemerintah dapat dijatuhkan oleh rakyat.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan :

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

Rumusan ini secara tegas bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat yang diatur

dalam UUD 1945.UUD 1945 menjadi dasar dalam pelaksanaan suatu

kedaulatan rakyat tersebut baik wewenang, tugas dan fungsinya ditentukan

oleh UUD 1945.

Hampir semua para ahli teoritis dari zaman dahulu hingga sekarang

mengatakan bahwa yang berkuasa dalam sistem pemerintahan Negara

demokrasi adalah rakyat.

Paham kerakyatan/ demokrasi tidak dapat dispisahkan dengan paham Negara

hukum, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan

Negara/ pemerintah dan sebaliknya kekuasaan diperlukan untuk membuat dan

melaksanakan hukum. Inilah yang juga dikatakan bahwa hubungan antara

hukum dengan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dan sangat erat

hubungannya.

Dalam Negara adanya saling percaya yaitu kepercayaan dari rakyat tidak

boleh disalahgunakan oleh Negara dan sebaliknya harapan dari penguasa

dalam batas-batas tertentu diperlukan kepatuhan dari rakyat terhadap aturanaturan

yang ditetapkan oleh Negara.

36

4. Asas Negara Kesatuan

Pada dasarnya Negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan/

memproklamirkan kemerdekaan oelh para pendiri Negara dengan menyatakan

seluruh wilayah sebagai bagian dari satu Negara.

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan :

“Negara Indonesia sebagai suatu Negara kesatuan yang berbentuk Republik.”

Negara kesatuan adalah Negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan Negara

ada ditangan pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam

Negara ialaha pemerintah pusat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat menjadi dasar suatu

persatuan, mengingat Bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa,

agama, budaya dan wilayah yang merupakan warisan dan kekayaan yang

harus dipersatukan yaitu Bhineka Tunggal Ika. Ini berarti Negara tidak boleh

disatukan atau diseragamkan, tetapi sesuai dengan Sila ketiga yaitu “Persatuan

Indonesia bukan kesatuan Indonesia. Negara Kesatuan adalah konsep tentang

bentuk Negara dan republic adalah konsep tentang bentuk pemerintahan.

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggrakan engan pemberian

otonomi kepada daerah yang seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan

potensi dan kekayaan yang dimiliki masing-masing daerah yang didorong,

didukung dari bantuan pemerintah pusat.

5. Asas Pembagian Kekuasaan dalam Check and Balances

37

Pengetian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pemisahan kekuasaan,